Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
MIGAS - WILAYAH KERJA - WILAYAH - PENAWARAN - PENETAPAN - TATA CARA
2004
KEPMEN ESDM NO. 1480, LL KESDM 2004 : 13 HLM HLM
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi

ABSTRAK :
  • Bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam kegiatan usaha di bidang hulu minyak dan gas bumi perlu dilakukan penataan dan pengaturan kebijakan mengenai penetapan dan penawaran wilayah kerja untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; 

    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 22 Th 2001; PP No. 35 Th 1994; Keppres No. 228/M Th 2001; Kepmen ESDM No. 150 Th 2001; Kepmen ESDM No. 1088 K/20/MEM/2003 


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Menteri merencanakan dan menyiapkan Wilayah Kerja dari Wilayah Terbuka atau dari Wilayah Kerja yang akan disisihkan atau Wilayah Kerja yang akan berakhir masa Kontrak Kerja Samanya dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pelaksana. 

    Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri mengenai Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap. 

    Usulan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan sebagaimana dimaksud , dapat diajukan berdasarkan hasil kajian teknis dari :

    a. Direktorat Jenderal; b. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap; c. Direktorat Jenderal bersama-sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam kerangka Joint Study. 

    Menteri menawarkan Wilayah Kerja melalui lelang. 

    Wilayah Kerja yang khusus berasal dari Wilayah Kerja yang akan disisihkan atau berakhir masa Kontrak Kerja Samanya dan terbukti memiliki cadangan minyak dan/atau gas bumi atau telah berproduksi dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap melalui lelang. 

     

CATATAN :
  • Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
  • Ditetapkan di Jakarta padatanggal 9 Agustus 2004